LUGAS | Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau menggelar rapat koordinasi perdana bersama tiga entitas instansi baru pemekaran Kemenkumham di Provinsi Riau pada Senin (13/1/2025). Bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyusun strategi harmonisasi penggunaan aset, pembagian sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola ruang kantor selama masa transisi.
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Nur Ichwan, dan dihadiri oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau Muhammad Lukman, Plh. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Riau Habiburrahman, serta perwakilan Kementerian HAM di Riau Jenni Manalu. Jajaran pejabat struktural, seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Johan Manurung dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Dina Rasmalita, turut ambil bagian dalam diskusi.
Dalam sambutan pembukaannya, Nur Ichwan menekankan pentingnya kerja sama tanpa ego sektoral untuk memastikan kelancaran masa transisi.
"Rapat ini adalah fondasi awal kita untuk menyelaraskan pembagian aset dan sumber daya. Saya berharap setiap pihak memberikan masukan konstruktif demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Nur Ichwan.
Fokus Diskusi: Aset, SDM, dan Pelayanan Publik
Diskusi mencakup sejumlah topik krusial, seperti pembagian ruangan kantor, alokasi rumah dinas, kendaraan dinas, serta penataan SDM.
Muhammad Lukman dari Ditjen Pemasyarakatan menyoroti pentingnya evaluasi tata letak ruangan demi kenyamanan kerja.
“Tata letak yang efisien mencerminkan kesiapan organisasi dalam melayani masyarakat,” ungkap Lukman.
Habiburrahman dari Ditjen Imigrasi menyoroti kebutuhan perbaikan fasilitas publik di Kantor Imigrasi Pekanbaru.
"Fasilitas parkir, yang masih menjadi aset Kantor Wilayah, perlu segera dialihkan untuk mendukung kualitas pelayanan kami," jelas Habiburrahman.
Sementara itu, Jenni Manalu dari Kementerian HAM Riau menekankan esensi kolaborasi antar-entitas sebagai kunci keberhasilan.
“Harmonisasi ini lebih dari sekadar pembagian aset dan SDM; ini adalah langkah konkret menuju pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Riau,” tambah Jenni.
Rapat ini menghasilkan sejumlah poin penting, termasuk kebutuhan koordinasi lanjutan terkait pengelolaan aset, penataan SDM, dan penyesuaian layout ruangan untuk meningkatkan efisiensi.
“Rapat ini menjadi langkah awal menuju sinergi yang lebih baik antara keempat entitas. Dengan komitmen bersama, saya yakin pelayanan publik di Riau akan semakin berkualitas,” tutup Nur Ichwan.
Koordinasi strategis ini mencerminkan komitmen Kemenkumham Riau dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan harmonisasi yang kuat antara Kanwil Kemenkumham, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Kementerian HAM Riau, masa transisi ini diharapkan menjadi titik tolak menuju peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau.
Sumber Humas Kemenkumham Riau
Tidak ada komentar