LUGAS | Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Riau, Budi Argap Situngkir, memimpin kegiatan expose rencana pembangunan Gedung Lapas Bagansiapiapi dan Lapas Narkotika Rumbai untuk Tahun Anggaran 2025. Rapat ini digelar pada Kamis (19/12/2024) dan berlangsung di Ruang Rapat Kakanwil Kemenkumham Riau, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari lingkungan Kemenkumham dan konsultan terkait.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Agus Heryanto, yang mewakili Kepala Divisi Pemasyarakatan, serta para Kepala Lapas, yaitu Henri Alfa Edison Damanik (Kalapas Narkotika Rumbai) dan Ika Prihadi Nusantara (Kalapas Bagansiapiapi). Turut serta Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Perencana, dan Konsultan Manajemen Konstruksi yang memaparkan rencana detail pembangunan kedua gedung Lapas.
Fokus pada Keamanan dan Kenyamanan
Dalam arahannya, Budi Argap Situngkir menekankan pentingnya memastikan setiap aspek pembangunan mencakup keamanan dan kenyamanan, baik untuk petugas maupun warga binaan.
"Rencana pembangunan ini harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan, tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga untuk memastikan lingkungan yang aman dan layak bagi semua penghuni Lapas," tegas Budi.
Ia juga meminta agar masukan yang disampaikan dalam rapat ini segera ditindaklanjuti. Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi diminta untuk menyempurnakan desain dan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan prioritas lembaga.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Prioritas
Budi menegaskan bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Kita harus memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan, dengan pengawasan yang ketat agar hasilnya maksimal dan sesuai harapan masyarakat," ujar Budi.
Expose ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan fasilitas pemasyarakatan yang lebih baik di Provinsi Riau. Dengan gedung baru yang direncanakan, diharapkan kapasitas Lapas dapat ditingkatkan dan sistem pemasyarakatan di wilayah ini menjadi lebih optimal.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi untuk merumuskan langkah selanjutnya, termasuk pengawasan dan evaluasi pada tahap pelaksanaan pembangunan yang direncanakan mulai awal 2025.
Sumber Humas Kemenkumham Riau
Tidak ada komentar