LUGAS | Jakarta – Mengakhiri tahun 2024 dengan prestasi gemilang, dua satuan kerja di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, yakni Lapas Kelas IIA Bengkalis dan Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam acara Refleksi Akhir Tahun yang berlangsung di Auditorium Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Senin (16/12/2024).
Acara tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan berintegritas. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto, bersama Wakil Menteri Silmy Karim, menyerahkan penghargaan ini di hadapan jajaran kementerian terkait.
Komitmen Nasional Menuju Indonesia Emas 2045
Dengan tema Membangun Sinergi untuk Indonesia Emas 2024: Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan Sebagai Pilar Pembangunan Nasional, acara ini menegaskan pentingnya stabilitas hukum dan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutannya menyoroti peran strategis kementerian-kementerian terkait dalam mewujudkan stabilitas nasional yang menjadi dasar pembangunan.
"Stabilitas nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Kami berkomitmen untuk bersinergi dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan," ungkap Yusril.
Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa transformasi organisasi menjadi empat kementerian terpisah—Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan—mendorong efisiensi pelayanan publik.
"Transformasi ini menuntut sinergi antarlembaga untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan bebas dari korupsi," ujar Supratman.
Prestasi Membanggakan dari Kanwil Kemenkumham Riau
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir, yang hadir bersama jajaran pimpinan divisi, menyampaikan rasa bangganya atas capaian ini. Ia memuji dedikasi Lapas Kelas IIA Bengkalis dan Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dalam membangun zona integritas menuju WBK.
"Ini adalah bukti nyata kerja keras seluruh jajaran. Saya mengucapkan selamat kepada kedua satuan kerja atas pencapaian luar biasa ini," ujar Budi.
Dari total 31 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau, 11 di antaranya kini telah menyandang predikat WBK. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja untuk terus berinovasi dan mengedepankan budaya anti-korupsi.
Lebih dari Sekedar Penghargaan
Predikat WBK tidak hanya menjadi pengakuan, tetapi juga simbol tanggung jawab bagi satuan kerja dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Budi Argap menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah prioritas utama untuk menciptakan institusi yang melayani dengan tulus dari hati.
Refleksi Akhir Tahun ini mengingatkan seluruh aparatur negara akan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral demi membangun pemerintahan yang bersih. Kemenkumham Riau pun terus berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten untuk mendukung pembangunan nasional.
Dengan capaian ini, Lapas Kelas IIA Bengkalis dan Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru menjadi contoh nyata bahwa upaya menciptakan zona integritas dapat memberikan dampak positif dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ini adalah langkah penting menuju Indonesia yang lebih bersih dan berdaya saing di masa depan.
Sumber Humas Kemenkumham Riau
Tidak ada komentar