LUGAS | Bekasi - Sembilan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, menolak Cross Drainase PEB 268-269 yang dilakukan oleh pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Becakayu yang melintasi wilayah Jakasampurna.
Pasalnya imbas dari pembuangan air tersebut berdampak pada penambahan derita banjir di lingkungan sembilan RW yang terus terjadi setiap terjadi hujan. Bahkan puncaknya sangat dirasakan warga di sembilan RW tersebut pada puncak musim hujan awal tahun 2020 ini.
"Kami atas nama warga di sembilan RW meliputi RW 6A, 6B, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 22, menolak pembuangan air melalui Cross Drainase PEB 269-268 dari Proyek Strategis Nasional Tol Becakayu tersebut," ungkap Andrian, Ketua Sekber RW yang juga sebagai Ketua RW 12, kepada LUGAS, Selasa (10/3/2020) di Kantor Sekretariat RW 012 Graha Buana Risma, Jalan Jatiluhur Raya Nomor 1A Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat
Kota Bekasi.
Penolakan tersebut juga ditandai dengan pemasangan spanduk di tepi jalan bertuliskan penolakan cross drainase peb, sebagai bentuk protes sembilan RW. Diketahui komplek tersebut dilintasi oleh Kali Cipamangkis.
Air diatas Tol Becakayu yang dibuang ke arah Kali Cipamangkis mengakibatkan banjir jauh lebih tinggi dari biasanya.
"Kami tidak menolak PSN tersebut, tetapi harusnya ada komunikasi melibatkan warga dalam mencari solusi akibat pembangunan tersebut agar ditemukan benang merahnya," ujar Andrian.
Menurutnya selama ini hanya terjadi kasak-kusuk karena pihak pelaksana proyek Tol Becakayu tidak pernah menuliskan surat secara resmi kepada warga terkait rencana pembuangan drainase. "Bahkan warga mengetahui ada pembuangan dengan caranya sendiri sehingga diketahui adanya pembuangan air di Kali Cipamangkis," ungkap Andrian.
Andrian mengatakan seharusnya dalam proyek tersebut ada AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan,red) dulu dengan menghubungi tokoh-tokoh masyarakat untuk berdiskusi tentang lingkungan.
"Menariknya, AMDAL-nya belum terjadi, tapi proyek sudah berjalan. Sebenarnya sekarang percuma karena semua sudah terjadi," tegasnya.
Saat ini, lanjut Andrian, warga sembilan RW hanya minta bisa duduk bersama dengan pihak pelaksana Tol Becakayu, untuk mencari solusi apakah dengan pelebaran kali atau pendalaman alur sehingga daya tampung Kali Cipamangkis bisa menampung tumpahan air dari Tol Becakayu. Jika dibiarkan maka selamanya sembilan RW di Jakasampurna terdampak banjir setiap hujan dan terkesan dikorbankan untuk PSN Tol Becakayu tersebut.
Sebelumnya, Lurah Jakasampurna sudah memberitahu pelaksana PSN Tol Becakayu dan meminta pihak perusahaan menjelaskan langsung ke warga.
"Sekarang kami merasakan sekali, jika hujan kecil saja maka terjadi banjir. Jika dibiarkan tidak ada solusi maka lingkungan itu akan terus dilanda banjir setiap hujan apabila tidak ada pendalaman alur," tegas Andrian.
Sementara itu, Handi, Sekjen Sekber yang juga Ketua RW 13, mengungkapkan bahwa selama proyek tersebut berjalan tidak pernah mengundang ketua RW untuk duduk bersama melibatkan warga yang terdampak.
"Belum pernah antara pemilik proyek seperti KKDM dan Waskita bersama warga mencari solusi soal lingkungan. Maka kita minta duduk bareng mencari solusi," ujar Handi.
Normalisasi Kali Cipamangkis dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah dinilai Handi bisa jadi solusi. Karena jika dibiarkan maka efek panjang banjir akan terus dirasakan warga di Jakasampurna.
Reporter : Agus Wiebowo
Editor : Mahar Prastowo
Tidak ada komentar