Moeldoko menyampaikan, pertemuan dengan pimpinan ULMWP itu dilakukan untuk mencari solusi bersama. "Mungkin saya dulu lah. Sama Benny Wenda, saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (25/9), sebagaimana dilansir Republika.
Mantan panglima TNI itu menegaskan siap memberikan ruang dialog dengan Benny Wenda. "Saya siap ketemu dulu, maunya apa sih, ayo kita bicara. Mau di mana? Ayo saya akan ikuti. Nanti baru kita beri ruang," kata dia.
Sebelumnya, Moeldoko berjanji akan mencari cara untuk menggelar dialog dengan tokoh yang berseberangan dengan pemerintah. Hal ini disampaikannya setelah pemerintah diminta untuk membuka dialog dengan pimpinan Gerakan Papua Merdeka atau United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pasca terjadinya kerusuhan di Papua.
"Itu ada tekniknya, nanti secara teknik akan kita pikirkan karena terkait langkah-langkah penyelesaian sehingga secara substansi akan dipikirkan lebih jauh," kata dia, Selasa (24/9).
Ia berpendapat jalan dialog merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak. Dengan cara ini, sambungnya, pemerintah juga dapat memberikan perhatiannya kepada seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat merasa aspirasinya juga didengar oleh pemerintah.
Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa, menyebut dialog antara pemerintah pusat dan pimpinan organisasi yang berseberangan ini mampu meredam konflik yang ada. Ferdinando berkaca pada proses dialog antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditengahi oleh Finlandia. Saat itu, dialog bisa berjalan ditengahi oleh satu pihak independen yang dipercaya kedua belah pihak.
Ferdinando menilai, dialog harus dilakukan secara bertahap, tanpa mengandalkan pendekatan militer. Artinya, ujar dia, pihak yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia bisa menyampaikan poin apa saja yang menjadi harapan mereka. Apalagi, ia merasa bahwa otonomi khusus yang dijalankan di Papua dan Papua Barat tidak optimal. (L/Rep)
Tidak ada komentar