TABLOIDLUGAS.COM | Nasional - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot Dahlan Iskan
dari jabatannya sebagai menteri BUMN. Pemecatan ini harus dilakukan
karena keikutsertaan Dahlan dalam konvensi Capres Partai Demokrat yang
dicurigai akan menyalahgunakan dana dana BUMN yang lebih fokus pada
pencapresan.
Ketua Umum FSP BUMN, Arief Poyuono mengatakan belajar dari pengalaman
BUMN yang ikut serta dalam kontribusi dana pencapresan era Megawati
Soekarno Putri dimana dana tersebut diambil dari CSR atau PKBL BUMN,
dari para supplier yang ada di BUMN serta dan BUMN itu sendiri yang
nantinya dalam laporan keuangannya dimasukkan dalam pos biaya entertain
BUMN kepada pihak luar.
"Seperti acara sosialisasi pencapresan Dahlan Iskan
di Samarinda yang membutuh dana cukup besar sejumlah BUMN dan
direksinya yang beroperasi di Kalimantan Timur patut diduga ada potensi
ikut berkontribusi menyukseskan acara sosialisasi pencapresan Dahlan Iskan baik bentuk sejumlah dana maupun fasilitas yang disediakan oleh BUMN," ucap Arief dalam siaran persnya, Sabtu (31/8).
Menurutnya, Dahlan yang ikut konvensi sudah pasti mengeluarkan biaya
yang sangat banyak untuk meyakinkan pengurus-pengurus daerah partai
Demokrat agar mau memilih Dahlan Iskan
sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Arief juga meminta KPK dan
BPK ikut mengawasi potensi adanya penggunaan sejumlah dana BUMN yang
rawan digunakan untuk mendukung Dahlan.
"Seperti halnya penggunaan dana mark up proyek Hambalang yang menurut
Nazarudin digunakan dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat,"
jelasnya.
Arief juga meminta kepada seluruh karyawan BUMN untuk melaporkan
kepada KPK ataupun Kejaksaan jika menemukan penyelewengan dana BUMN oleh
Dahlan Iskan.
"Karyawan BUMN jangan takut melaporkan ke KPK dan Kejaksaan jika ada
penggunaan Dana BUMN yang digunakan direksi BUMN untuk kepentingan Dahlan Iskan dalam keikutsertaannya dalam konvensi Capres Partai Demokrat," tutupnya. [L/M]
