Marleni H. Asidu, S.M
LUGAS | Taliabu - Politisi Partai Gerindra anggota DPRD Kabupaten Taliabu Marleni H. Asidu, S.M berharap pihak eksekutif atau pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan legislatif dari partai yang mengusungnya untuk menyudahi perseteruan pilkada yang telah lalu dan membiarkan
masyarakat menjalani aktifitasnya seperti biasa.
"Tidak usah lagi dendam politik yang hanya akan menyengsarakan diri sendiri, pilkada sudah usai, masih banyak lagi yang harus dibenahi. Mari kita fokuskan pembangunan di negeri ini. Masih banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari infrastruktur, perkantoran yang tidak kelar-kelar, fasilitas kesehatan yang kurang memandai. Mari kita berkonsentrasi bangun negeri ini," ajak Marleni H. Asidu, yang juga ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Taliabu, Jumat (15/10/2021).
Pernyataan Marleni itu berangkat dari adanya nuansa perseteruan dan dendam politik pasca pilkada yang mempengaruhi kebijakan eksekutif, bahkan berbuntut demonstrasi oleh ASN akibat mutasi besar-besaran yang terkesan sebagai aksi sapu bersih dari anasir-anasir dan ASN yang diduga saat Pilkada memilih netral dan tidak berpolitik praktis dengan mendukung petahana.
Sebagai catatan, pasca Pilkada di kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, terjadi mutasi massal ASN berdalih itu hak prerogatif kepala daerah guna penyegaran instansi untuk memberi semangat baru.
Hal itu dianggap sangat membingungkan dan disayangkan oleh Marleni.
"Apa betul mutasi massal ini guna penyegaran dan memberikan semangat baru?!" ucap Marleni mempertanyakan.
"Kalau memang mau memajukan dan memberi semangat baru, harusnya mutasi ini melihat regulasi yang ada. Jangan tabrak peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau model seperti ini berarti kesewenang-wenangan," tegas Marleni.
Baca juga: Di Taliabu, Mutasi Jabatan Pasca Pilkada Jadi Sarana "Membuang" ASN?
Dikatakan Marleni, semestinya pemerintahan di Taliabu menjadi penggerak pembangunan yang memikirkan rakyat secara keseluruhan dengan menempatkan orang yang kompeten, sehingga juga tidak menimbulkan asumsi atau kesan bahwa jabatan bisa diperjualbelikan.
"Rakyat ini sudah menderita jangan lagi dibikin sengsara," ucap politisi muda ini.
Diketahui sebanyak 119 pejabat pemda ataupun ASN dari berbagai kalangan mulai penjabat struktural, fungsional, serta guru diinventarisir mana yang dianggap loyal dan tidak loyal. Yang loyal mendapatkan jabatan meski tidakkompeten bahkan terlibat kasus, sementara yang dianggap tidak loyal atau melirik calon lain dalam pilkada ditekan hingga dibebaskan dari jabatan, atau dimutasi ke pelosok daerah yang justru berpotensi menghambat kinerja.
Bahkan soal mutasi massal itu diakui Ridwan Soamole, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP saat Rapat Denfar Pendapat dengan PGRI pada Kamis (7/10).
Ridwan menuding para ASN yang dimutasi itu karena mereka berpolitik praktis.
“Undang-undang itu jelas, siapa yang bermain air pasti basah, dan bermain api pasti terbakar. Mereka (ASN) yang dipindahkan ini sengaja main api dan main air,” ujar Ridwan.
[]
"Tidak usah lagi dendam politik yang hanya akan menyengsarakan diri sendiri, pilkada sudah usai, masih banyak lagi yang harus dibenahi. Mari kita fokuskan pembangunan di negeri ini. Masih banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari infrastruktur, perkantoran yang tidak kelar-kelar, fasilitas kesehatan yang kurang memandai. Mari kita berkonsentrasi bangun negeri ini," ajak Marleni H. Asidu, yang juga ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Taliabu, Jumat (15/10/2021).
Pernyataan Marleni itu berangkat dari adanya nuansa perseteruan dan dendam politik pasca pilkada yang mempengaruhi kebijakan eksekutif, bahkan berbuntut demonstrasi oleh ASN akibat mutasi besar-besaran yang terkesan sebagai aksi sapu bersih dari anasir-anasir dan ASN yang diduga saat Pilkada memilih netral dan tidak berpolitik praktis dengan mendukung petahana.
Sebagai catatan, pasca Pilkada di kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, terjadi mutasi massal ASN berdalih itu hak prerogatif kepala daerah guna penyegaran instansi untuk memberi semangat baru.
Hal itu dianggap sangat membingungkan dan disayangkan oleh Marleni.
"Apa betul mutasi massal ini guna penyegaran dan memberikan semangat baru?!" ucap Marleni mempertanyakan.
"Kalau memang mau memajukan dan memberi semangat baru, harusnya mutasi ini melihat regulasi yang ada. Jangan tabrak peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau model seperti ini berarti kesewenang-wenangan," tegas Marleni.
Baca juga: Di Taliabu, Mutasi Jabatan Pasca Pilkada Jadi Sarana "Membuang" ASN?
Dikatakan Marleni, semestinya pemerintahan di Taliabu menjadi penggerak pembangunan yang memikirkan rakyat secara keseluruhan dengan menempatkan orang yang kompeten, sehingga juga tidak menimbulkan asumsi atau kesan bahwa jabatan bisa diperjualbelikan.
"Rakyat ini sudah menderita jangan lagi dibikin sengsara," ucap politisi muda ini.
Diketahui sebanyak 119 pejabat pemda ataupun ASN dari berbagai kalangan mulai penjabat struktural, fungsional, serta guru diinventarisir mana yang dianggap loyal dan tidak loyal. Yang loyal mendapatkan jabatan meski tidakkompeten bahkan terlibat kasus, sementara yang dianggap tidak loyal atau melirik calon lain dalam pilkada ditekan hingga dibebaskan dari jabatan, atau dimutasi ke pelosok daerah yang justru berpotensi menghambat kinerja.
Bahkan soal mutasi massal itu diakui Ridwan Soamole, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP saat Rapat Denfar Pendapat dengan PGRI pada Kamis (7/10).
Ridwan menuding para ASN yang dimutasi itu karena mereka berpolitik praktis.
“Undang-undang itu jelas, siapa yang bermain air pasti basah, dan bermain api pasti terbakar. Mereka (ASN) yang dipindahkan ini sengaja main api dan main air,” ujar Ridwan.
[]
Tidak ada komentar